Friday, October 24, 2014

Thailand di Bawah Pemerintahan Raja Chulalongkorn

Thailand di bawah pemerintahan Raja Chulalongkorn mengalami kemajuan di berbagai bidang. Hal ini tidak lepas  dari kebijakan yang dikeluarkannya selama memerintah. Kebijakan yang dikeluarkan itu meliputi bidang administrasi pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan serta bidang pertahanan dan keamanan.

Raja Chulalongkorn memiliki pandangan yang modern terhadap segala hal karena telah mendapatkan pendidikan modern di bawah guru- guru pribadinya seperti Mrs. Anna Leonowens dan Sir Robert Morant. Sebelum Pangeran Chulalongkorn belajar kepada Mrs. Anna Leonowens, dia sudah dibekali oleh ayahnya tentang ilmu pengetahuan tentang sejarah, budaya dan ilmu untuk menjadi negarawan.
Selain mendapatkan pendidikan modern, Raja Chulalongkorn juga memiliki latar belakang kehidupan yang mendukung. Semasa kecil, Chulalongkorn sangat dekat dengan ayahnya. Kedekatan itu ditunjukkan dengan ikut sertanya dalam berbagai pertemuan dengan para pejabat baik pejabat dalam maupun luar negeri. Pangeran Chulalongkorn juga sering berdiskusi tentang berbagai masalah dengan Somdet Chaophraya Sisuriyawong.

Meskipun Pangeran Chulalongkorn diangkat menjadi raja pada tahun 1868. Tetapi pada masa lima tahun awal pemerintahannya Thailand berada di bawah perwalian karena usianya yang masih muda yaitu 16 tahun. Perwalian tersebut dipercayakan kepada Somdet Chaophraya Sisuriyawong. Selama masa Perwalian Somdet Chaophraya Sisuriyawong, Raja Chulalongkorn melakukan perjalanan ke berbagai negara seperti Singapura, Indonesia dan India untuk mempelajari sistem pemerintahan di negara- negara itu.

Pada perjalanan pertama, Raja Chulalongkorn menuju negara Singapura dan Indonesia. Di negara Singapura Raja Chulalongkorn mempelajari sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Inggris di negara itu. Sedangkan di Indonesia Raja Chulalongkorn mempelajari sistem pemerintahan yang diterapkan Belanda. Setelah melakukan perjalanan yang pertama, Raja Chulalongkorn kembali melakukan perjalanan yaitu ke India.

Kebijakan modernisasi di Thailand ketika berada di bawah pemerintahan Raja Chulalongkorn meliputi,

Bidang administrasi pemerintahan. Thailand dibagi dalam 18 monthon ( circles ). Hal ini tidak lepas dari masuknya wilayah Melayu ke dalam wilayah Thailand. Beberapa wilayah Melayu dipaksa masuk ke dalam wilayah Thailand setelah disepakati perjanjian antara Thailand dan pemerintah Inggris. Setelah masuknya wilayah Melayu ke dalam wilayah Thailand maka Raja Chulalongkorn melakukan pencopotan terhadap para raja Melayu setempat. Selain membagi wilayah dalam beberapa monthon dan melakukan pencopotan terhadap para Raja Melayu, Raja Chulalongkorn membentuk kementerian untuk mendukung kinerjanya sebagai pemimpin Thailand.

Dalam bidang ekonomi, Thailand melanjutkan kegiatan ekspor- impor yang telah dilakukan oleh raja sebelumnya yaitu Raja Mongkut atau Rama IV. Raja Chulalongkorn juga melakukan modernisasi fiskal Thailand. Standar yang digunakan Thailand dalam pertukaran mata uang asing sejak tahun 1850 adalah perak. Hal ini terus berlangsung sampai adanya kebijakan yang mempergunakan emas sebagai standar nilai mata uang pada sekitar tahun 1906 sampai 1907. Selain itu, pemerintah Thailand juga mengeluarkan kebijakan berupa pajak yang diwajibkan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali.

Dalam bidang sosial dan budaya, Raja Chulalongkorn mengeluarkan kebijakan berupa penghapusan perbudakan dan praktek- praktek yang dilakukan secara tradisi di kerajaan seperti penghapusan praktek bersujud ketika rakyat bertemu dengan raja. Raja Chulalongkorn mengumumkan bahwa penghapusan perbudakan dilakukan sedikit demi sedikit.

Selain itu, pendidikan pun sangat diperhatikan oleh Raja Chulalongkorn. Buktinya, setelah melakukan perjalanan pertama ke Singapura dan Indonesia, Raja Chulalongkorn memiliki keinginan untuk mendirikan sekolah berbahasa Inggris di kerajaan. Pendidikan di Thailand terus berkembang dengan pembentukan Departemen Pendidikan setelah pengiriman Pangeran Damrong ke Eropa untuk mempelajari metode pendidikan Barat.

Sekolah yang berkembang antara lain sekolah untuk pendidikan pokok spesialis hukum dan sekolah kedokteran serta sekolah peneliti. Di samping itu, di Thailand juga berdiri sekolah militer yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pertahanan dan keamanan dalam negeri. Meski demikian, Thailand belum memiliki sekolah teknik dan tidak ada lembaga untuk studi kesenian yang sistematik.

Selama memerintah Thailand, Raja Chulalongkorn menghadapi hambatan baik dari dalam maupun luar negeri.

Dari dalam negeri, hambatan yang dialami Thailand adalah adanya kerusuhan daerah di Thailand bagian selatan. Masuknya wilayah- wilayah seperti Pattani, Yala, Narathivat dan satun menyebabkan pemerintah Thailand mencopot kedudukan Raja- raja di wilayah tersebut secara perlahan- lahan. Kerugian yang dialami oleh para raja dan bangsawan Melayu masih ditambah lagi dengan adanya kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah. Kemudian pada tahun 1905 para bangsawan Melayu mengajukan tunutan kepada pemerintah untuk diberikan hak istimewa. Tuntutan yang mereka ajukan tidak disetujui seratus persen oleh pemerintah.

Hambatan dari luar negeri, yaitu adanya sengketa dengan Perancis terkait dengan adanya masalah perbatasan. Perancis yang telah menguasai Indo- China terus melakukan perluasan wilayah ke arah selatan. Akibatnya terjadi ketegangan antara pemerintah Perancis dengan Thailand. Wilayah yang diperebutkan kedua pemerintahan adalah daerah di sekitar Lembah Sungai Mekong.

Pada tahun 1904 terjadi perjanjian antara Thailand dan Perancis. Pemerintah Thailand akan mengembalikan kedaulatan Luang Prabang dan menyetujui Komisi Gabungan untuk mengatur perbatasan Kamboja. Sedangkan Perancis akan mengosongkan Chantabun yang bertahun- tahun telah dikuasainya. Selain itu, permintaan atas zone netral akan ditarik kembali. Tiga tahun kemudian terjadi perjanjian lagi di mana Thailand akan menyerahkan propinsi- propinsi Kamboja seperti Battambang dan Siem Reop. Sedangkan dari pihak Perancis akan menyerahkan kembali daerah- daerah yang telah diserahkan oleh pemerintah Thailand pada tahun 1904.

Catatan :
Sumber artikel dari skripsi saya, pada Bab V Kesimpulan
Zahrotul Mujahidah. 2004. Thailand pada Masa Pemerintahan Raja Chulalongkorn ( 1868- 1910). Yogyakarta : UNY



No comments:

Post a Comment