Thailand di bawah
pemerintahan Raja Chulalongkorn mengalami kemajuan di berbagai bidang. Hal ini
tidak lepas dari kebijakan yang dikeluarkannya
selama memerintah. Kebijakan yang dikeluarkan itu meliputi bidang administrasi
pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan serta bidang pertahanan dan
keamanan.
Raja Chulalongkorn
memiliki pandangan yang modern terhadap segala hal karena telah mendapatkan
pendidikan modern di bawah guru- guru pribadinya seperti Mrs. Anna Leonowens
dan Sir Robert Morant. Sebelum Pangeran Chulalongkorn belajar kepada Mrs. Anna
Leonowens, dia sudah dibekali oleh ayahnya tentang ilmu pengetahuan tentang
sejarah, budaya dan ilmu untuk menjadi negarawan.
Selain mendapatkan
pendidikan modern, Raja Chulalongkorn juga memiliki latar belakang kehidupan
yang mendukung. Semasa kecil, Chulalongkorn sangat dekat dengan ayahnya. Kedekatan
itu ditunjukkan dengan ikut sertanya dalam berbagai pertemuan dengan para
pejabat baik pejabat dalam maupun luar negeri. Pangeran Chulalongkorn juga
sering berdiskusi tentang berbagai masalah dengan Somdet Chaophraya
Sisuriyawong.
Meskipun Pangeran
Chulalongkorn diangkat menjadi raja pada tahun 1868. Tetapi pada masa lima
tahun awal pemerintahannya Thailand berada di bawah perwalian karena usianya
yang masih muda yaitu 16 tahun. Perwalian tersebut dipercayakan kepada Somdet
Chaophraya Sisuriyawong. Selama masa Perwalian Somdet Chaophraya Sisuriyawong,
Raja Chulalongkorn melakukan perjalanan ke berbagai negara seperti Singapura,
Indonesia dan India untuk mempelajari sistem pemerintahan di negara- negara
itu.
Pada perjalanan
pertama, Raja Chulalongkorn menuju negara Singapura dan Indonesia. Di negara
Singapura Raja Chulalongkorn mempelajari sistem pemerintahan yang diterapkan
oleh Inggris di negara itu. Sedangkan di Indonesia Raja Chulalongkorn
mempelajari sistem pemerintahan yang diterapkan Belanda. Setelah melakukan
perjalanan yang pertama, Raja Chulalongkorn kembali melakukan perjalanan yaitu
ke India.
Kebijakan modernisasi
di Thailand ketika berada di bawah pemerintahan Raja Chulalongkorn meliputi,
Bidang administrasi
pemerintahan. Thailand dibagi dalam 18 monthon ( circles ). Hal ini tidak lepas dari masuknya wilayah Melayu ke
dalam wilayah Thailand. Beberapa wilayah Melayu dipaksa masuk ke dalam wilayah
Thailand setelah disepakati perjanjian antara Thailand dan pemerintah Inggris. Setelah
masuknya wilayah Melayu ke dalam wilayah Thailand maka Raja Chulalongkorn
melakukan pencopotan terhadap para raja Melayu setempat. Selain membagi wilayah
dalam beberapa monthon dan melakukan
pencopotan terhadap para Raja Melayu, Raja Chulalongkorn membentuk kementerian
untuk mendukung kinerjanya sebagai pemimpin Thailand.
Dalam bidang
ekonomi, Thailand melanjutkan kegiatan ekspor- impor yang telah
dilakukan oleh raja sebelumnya yaitu Raja Mongkut atau Rama IV. Raja Chulalongkorn
juga melakukan modernisasi fiskal Thailand. Standar yang digunakan Thailand
dalam pertukaran mata uang asing sejak tahun 1850 adalah perak. Hal ini terus
berlangsung sampai adanya kebijakan yang mempergunakan emas sebagai standar
nilai mata uang pada sekitar tahun 1906 sampai 1907. Selain itu, pemerintah
Thailand juga mengeluarkan kebijakan berupa pajak yang diwajibkan bagi seluruh
rakyat tanpa kecuali.
Dalam bidang
sosial dan budaya, Raja Chulalongkorn mengeluarkan kebijakan berupa
penghapusan perbudakan dan praktek- praktek yang dilakukan secara tradisi di
kerajaan seperti penghapusan praktek bersujud ketika rakyat bertemu dengan
raja. Raja Chulalongkorn mengumumkan bahwa penghapusan perbudakan dilakukan
sedikit demi sedikit.
Selain itu, pendidikan
pun sangat diperhatikan oleh Raja Chulalongkorn. Buktinya, setelah melakukan
perjalanan pertama ke Singapura dan Indonesia, Raja Chulalongkorn memiliki
keinginan untuk mendirikan sekolah berbahasa Inggris di kerajaan. Pendidikan di
Thailand terus berkembang dengan pembentukan Departemen Pendidikan setelah
pengiriman Pangeran Damrong ke Eropa untuk mempelajari metode pendidikan Barat.
Sekolah yang berkembang
antara lain sekolah untuk pendidikan pokok spesialis hukum dan sekolah
kedokteran serta sekolah peneliti. Di samping itu, di Thailand juga berdiri
sekolah militer yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pertahanan dan keamanan
dalam negeri. Meski demikian, Thailand belum memiliki sekolah teknik dan tidak ada
lembaga untuk studi kesenian yang sistematik.
Selama memerintah
Thailand, Raja Chulalongkorn menghadapi hambatan baik dari dalam maupun luar
negeri.
Dari
dalam negeri, hambatan yang dialami Thailand adalah
adanya kerusuhan daerah di Thailand bagian selatan. Masuknya wilayah- wilayah
seperti Pattani, Yala, Narathivat dan satun menyebabkan pemerintah Thailand
mencopot kedudukan Raja- raja di wilayah tersebut secara perlahan-
lahan. Kerugian yang dialami oleh para raja dan bangsawan Melayu masih ditambah
lagi dengan adanya kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah. Kemudian pada
tahun 1905 para bangsawan Melayu mengajukan tunutan kepada pemerintah untuk
diberikan hak istimewa. Tuntutan yang mereka ajukan tidak disetujui seratus
persen oleh pemerintah.
Hambatan
dari luar negeri, yaitu adanya sengketa dengan Perancis
terkait dengan adanya masalah perbatasan. Perancis yang telah menguasai Indo-
China terus melakukan perluasan wilayah ke arah selatan. Akibatnya terjadi
ketegangan antara pemerintah Perancis dengan Thailand. Wilayah yang
diperebutkan kedua pemerintahan adalah daerah di sekitar Lembah Sungai Mekong.
Pada tahun 1904 terjadi
perjanjian antara Thailand dan Perancis. Pemerintah Thailand akan mengembalikan
kedaulatan Luang Prabang dan menyetujui Komisi Gabungan untuk mengatur
perbatasan Kamboja. Sedangkan Perancis akan mengosongkan Chantabun yang
bertahun- tahun telah dikuasainya. Selain itu, permintaan atas zone netral akan
ditarik kembali. Tiga tahun kemudian terjadi perjanjian lagi di mana Thailand
akan menyerahkan propinsi- propinsi Kamboja seperti Battambang dan Siem Reop. Sedangkan
dari pihak Perancis akan menyerahkan kembali daerah- daerah yang telah
diserahkan oleh pemerintah Thailand pada tahun 1904.
Catatan :
Sumber artikel dari
skripsi saya, pada Bab V Kesimpulan
Zahrotul Mujahidah.
2004. Thailand pada Masa Pemerintahan
Raja Chulalongkorn ( 1868- 1910). Yogyakarta : UNY
No comments:
Post a Comment